AS Perpanjang Tenggat Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah

Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperpanjang tenggat aturan aksesibilitas website dan aplikasi seluler milik pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal. Perpanjangan itu dituangkan dalam aturan sementara yang berlaku sejak 20 April 2026. Menurut dokumen tersebut, setiap tenggat dimundurkan sekitar satu tahun.

Pemerintah yang melayani populasi 50.000 jiwa atau lebih kini harus mematuhi aturan paling lambat 26 April 2027. Sebelumnya, tenggat mereka adalah 24 April 2026. Pemerintah dengan populasi di bawah 50.000 jiwa dan distrik khusus mendapat tenggat 26 April 2028, mundur dari 26 April 2027.

Aturan ini mencakup layanan sehari-hari

Aturan aslinya terbit pada April 2024 di bawah Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau Americans with Disabilities Act (ADA). Menurut lembar fakta di ADA.gov, aturan ini berlaku untuk konten web dan aplikasi seluler yang disediakan pemerintah, termasuk yang dikelola pihak ketiga atas nama mereka.

Contoh layanannya sangat dekat dengan kehidupan warga. Ada kantor layanan sosial, sekolah dan universitas negeri, pengadilan, rumah sakit umum, perpustakaan, taman kota, hingga transportasi publik. Yang dimaksud konten web pun luas, mulai dari teks, gambar, suara, video, sampai dokumen.

Standar teknis yang dipakai adalah WCAG 2.1 tingkat AA. Aturan ini juga memuat sejumlah pengecualian bersyarat, misalnya untuk arsip lama yang tidak lagi diubah. Namun, pengecualian tidak menghapus kewajiban memberi format yang dapat diakses bila warga memintanya.

Alasan penundaan dan yang tidak berubah

Dalam dokumennya, Departemen Kehakiman menyatakan telah terlalu tinggi memperkirakan kesiapan teknologi dan kemampuan staf instansi untuk memenuhi tenggat awal. Instansi juga melaporkan keterbatasan sumber daya dan tenaga.

Meski begitu, substansi aturan 2024 tidak diubah oleh perpanjangan ini. Departemen Kehakiman menyebut akan mempertimbangkan proses pembahasan lanjutan tentang isi aturan selama masa perpanjangan. Dokumen itu juga menegaskan bahwa instansi tetap punya kewajiban berjalan agar layanan lewat web dan aplikasi dapat diakses penyandang disabilitas.

Pelajaran bagi instansi di mana pun

Kabar ini tidak mengikat instansi di Indonesia. Namun, ceritanya memberi gambaran nyata. Menata ulang konten yang sudah menumpuk bertahun-tahun ternyata memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan bagi negara dengan sumber daya besar.

Website instansi umumnya menyimpan banyak dokumen, pengumuman, dan formulir. Semakin lama perbaikan ditunda, semakin banyak konten yang perlu ditinjau ulang. Karena itu, membiasakan cara kerja yang aksesibel sejak sekarang lebih ringan daripada membereskan semuanya sekaligus.

Ada pelajaran lain yang tidak kalah penting. Dokumen Departemen Kehakiman memuat masukan bahwa teknologi saat ini, termasuk AI generatif, belum dapat diandalkan untuk memperbaiki materi sains dan teknik secara otomatis dalam skala besar. Pengawasan manusia tetap diperlukan. Artinya, alat otomatis dapat membantu, tetapi tidak menggantikan peninjauan oleh orang yang memahami konten dan penggunanya.

Apa artinya bagi Anda

• Petakan konten Anda. Pisahkan halaman layanan yang aktif dari arsip lama, lalu dahulukan yang paling sering dipakai warga.
• Utamakan dokumen yang dipakai untuk layanan. Formulir dan panduan yang diunduh warga sebaiknya mudah dibaca, bukan sekadar hasil pindai.
• Tetapkan standar untuk konten baru. Biasakan teks alternatif pada gambar, judul yang berurutan, dan teks takarir pada video.
• Libatkan pihak ketiga. Bila website dikelola penyedia, cantumkan acuan aksesibilitas dalam kerangka acuan kerja.
• Jangan hanya mengandalkan alat otomatis. Pemeriksa otomatis berguna sebagai langkah awal, tetapi hasilnya tetap perlu ditinjau orang.

Bila website instansi atau organisasi Anda perlu tampilan yang lebih tertata dan mudah dibaca, lihat layanan website kami atau sampaikan kebutuhan Anda.

Sumber

• Fact Sheet: New Rule on the Accessibility of Web Content and Mobile Apps Provided by State and Local Governments — ADA.gov, Departemen Kehakiman AS, 8 Maret 2024, tabel tenggat diperbarui 2026
• Extension of Compliance Dates for Nondiscrimination on the Basis of Disability; Accessibility of Web Information and Services of State and Local Government Entities (Interim Final Rule) — Departemen Kehakiman AS, 20 April 2026

Artikel ini ditulis ulang oleh Tim Apikin dari sumber di atas untuk keperluan informasi.